Peran Mahkamah Mahasiswa Dalam Miniatur Negara

Peran Mahkamah Mahasiswa Dalam Miniatur Negara

Negara adalah suatu organisasi terbesar yang telah diciptakan dari hasil peradaban Manusia, hasil dari pemikiran-pemikiran bersama yang mamiliki keinginan dan tujuan untuk hidup dan barkembang dalam kesejahteraan. Pada dasarnya setiap Manusia itu mencari sebuah kenyamanan dalam hidupnya, maka Manusia tersebut berfikir untuk mencapai kenyamanan yang diinginkannya tersebut. Sehingga dibentuklah suatu aturan-aturan hidup yang mengatur batasan-batasan, tingkah dan prilaku Manusia yang berkaitan dengan Orang banyak.

Negara adalah salahsatu hasil peradaban yang dibentuk dari keinginan bersama untuk mencapai suatu kesejahteraan umum yang didalamnya dibuat juga aturan-aturan yang mengikat setiap warga negaranya yang disebut system pemerintahan.

Setiap negara yang ada di Dunia ini, mempunyai system pemerintahannya sendiri atau Hukum positifnya masing-masing. Sistem pemerintahan yang ada pada saat ini terbagi menjadi beberapa system yang berbeda-beda, seperti system pemerintahan Monarki, Aristokrasi, Demokrasi dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, Negara yang mempunyai ratusan pulau-pulau dan terbagi menjadi beberapa provinsi, menerapkan system Demokrasi dalam menjalankan kenegarannya.

Secara Bahasa Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu ‘’Demos’’ yang artinya Rakyat dan ‘’Kratein’’ yang berarti pemerintah. Kalau menurut Abraham Lincoln Demokrasi itu adalah Pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dapatlah Kita menyimpulkan sendiri yang dimaksud Demokrasi itu.

Indonesia juga adalah Negar Republik (berasal dari Bahasa latin : Res Publica = Kepentingan Umum) ialah Negara dengan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Dalam system pemerintahan Indonesia pada saat ini telah terjadi suatu pemisahan kekuasan yang terbagi menjadi tiga  lembaga tinggi yaitu , Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif, yang sering disebut dengan ‘’Trias Politica’’ (Politik Tiga Serangkai).

Sebenarnya yang menjadi titik pembahasan disini bukanlah tentang Negara atau Sistem Pemerintahan, akantetapi subtansi yang terkandung didalamnya, yang menjadi perbandingan dan bisa dikorelasikan dalam menjalankan suatu sisten dan menejemen keorganisasian, terutama organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kota Tasikmalaya.

Mengacu kepada Pedoman Organisasi Kemahasiswan (POK) yang telah ditetapkan oleh keputusan Ketua STAI Tasikmalaya, dengan memperhatikan dari Lokakarya Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa bersama Pengurus Himpunan Mahasiswa Program studi, Pengurus Unit Kegiatan dan utusan KOSMA STAI Tasikmalaya, pada tanggal 17 Juli 2011 dan juga hasil rapat Pimpinan Institusi bersama pimpinan pelaksana STAI Tasikmalaya pada tanggal 27 Juli 2011, dijelaskannya pada BAB III Pasal 7, tentang Bentuk Organisasi, yang menggambarkan sebuah system yang menganut Trias Politica yang sebelumnya telah dibahas. Dibahas Juga didalam buku Panduan Organisasi Kemahasiswaan Tahun Akademik 2015-2016, tepatnya pada halaman 20, yang menjelaskan bahwasanya Kampus STAI adalah miniatur negara.

Maka sperti halnya didalam Negara, Organisasi Intera Kampus, tepatnya di STAI sendiri terdapat tiga bentuk Kekuasan, yaitu ;

1.      Bentuk Organisasi Kemahasiswanan yang menjalankan wewenang Eksekutif terdiri atas ;

a.       Dewan Mahasiswa (DEMA)

b.      Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA PRODI)

c.       Komisariat Mahasiswa (KOSMA)

2.      Bentuk Organisasi Kemahasiswaan yang menjalankan wewenang Yudikatif adalah Mahkamah Mahasiswa (MM)

3.      Wewenang Legislatif yang dijalankan oleh forum normative berbentuk forum Musyawarah.

Setelah Kita memahami Literatur Organisasi intera Kampus yang telah dijelaskan diatas, Maka kita akan mulai memasuki titik pembahasan yang sekiranya sangatlah urgen dan kerap terjadi dalam pelaksanan dilapangan, yani beberapa problematika atau konstelasi pada saat ini.

Terjadinya suatu persaingan politik dalam rangka perbutan kekuasan yang menghiasi system pemerintahan Indonesia, terkadang menggambarkan suatu peperangan antar partai politik atau juga golongan independen yang mengusung utusannya untuk memduduki kursi kekuasaan di kepemerintahan. Hal itu juga ternyata terjadi dalam ruang lingkup Organisasi intera kampus .

Lantas apa yang terjadi pada konstelasi Organisasi Kampus pada hari ini ?

Kita ambil contoh kasus dari pemilihan ketua HIMA PAI (MUHIMA), yang sampai saat ini belum juga terlaksana, dikarnakan adanya sejumlah permasalahan yang menimbulkan perdebatan diantara Tim Komisi dengan Bakal Calon yang menolak keputusan Tim Komisi dan bahkan dari pihak Lembagapun turut interpensi dalam MUHIMA tersebut. Contoh kasus yang kedua, bisa Kita lihat dalam pemilihan ketua HIMA AS (MUHIMA), yang juga sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dari beberapa contoh kasus diatas, yang menjadi pertanyaan, dimana peran Mahkamah Mahasiswa sebagai Organisasi yang menjalankan wewenang Yudikatif tersebut ?

Mahkamah Mahasiswa adalah Organisasi intera kampus yang menjalankan wewenang Yudikatif, dan juga yang diberi enam tugan pokok dan fungsi dan dua wewenag yang tercantum dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) pasal 38 dan pasal 39 , yang pada intinya untuk mengatur, mengawasi dan mengadili apabila terjadi distorsi kekuasan atau suatu pelanggaran-pelanggaran lainnya yang masih ada dalam otoritas kewenangan Mahkaman Mahasiswa (MM), demi terciptanya suatu keselarasan dan progresivitas kearah yang lebih baik .

Tasikmalaya, 31 Maret 2016

IPAN MUHTAMAN